JAKARTA – Sekitar puluhan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) datangi Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),Kamis (04/2025) di Jalan Rasuna Said, Kuningan Persada Jakarta.
Kedatangan Jaga Marwah ini sambil membentangkan spanduk melakukan unjuk rasa menuntut dan mendesak KPK usut tuntas dugaan praktik Jual beli Proyek APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.
Aksi yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP Jaga Marwah Edison Tamba meminta agar dugaan ini diusut tuntas,karena praktek ini sudah mencederai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah.”Ujarnya.
Edison Tamba yang akrab dipanggil Edoy ini meminta KPK melakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak yang terlibat, tidak terkecuali Bupati,Wakil Bupati juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karo.”Pungkasnya.
Kami meminta agar KPK jangan tinggal diam, usut tuntas dugaan praktek Jual beli Proyek ini,karena ini sudah merugikan masyarakat.
Tidak hanya itu,Jaga Marwah juga mendesak KPK memeriksa rekam jejak alat komunikasi milik Bupati,Wakil Bupati dan Kepala OPD terkait proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.
Sejauh ini,Jaga Marwah sudah memberikan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam praktek jual beli Proyek
Hal ini dianggap sangat penting untuk membuka adanya indikasi komunikasi yang mengarah kepada praktik korupsi.
Tidak hanya itu,Jaga Marwah juga menuntut agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN terhubung harta kekayaan Bupati, Wakil Bupati dan Kepala OPD yang mereka nilai ada dugaan kenaikan yang tidak wajar.
Jaga Marwah menduga ada indikasi penerimaan tidak sejalan dengan penghasilan resmi dengan penjabat tersebut.
Didalam spanduk yang dipampangkan oleh Masa Jaga Marwah, mendesak KPK melakukan Audit investigatif terhadap proyek,terutama Proyek Pengembangan Puskesmas Naman Teran dengan nilai Rp 2,457 Milyar Rupiah yang dikerjakan oleh CV KK.
Proyek ini diduga rawan terjadi penyimpangan anggaran.
Kami menduga ada indikasi permainan dalam proyek pembangunan Puskesmas Naman Teran.
Karena itu KPK harus turun langsung memeriksa dan melakukan Audit investigatif, agar kasus ini bisa terlihat terang benderang.”Ungkap Edoy.
Massa Jaga Marwah juga menegaskan agar KPK tidak boleh lemah menghadapi Praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Karo.
Massa meminta KPK, bertindak tegas tanpa memandang bulu siapapun terlibat dalam dugaan praktik jual beli Proyek APBD Karo Tahun Anggaran 2025 ini.
Usai melakukan orasi dalam aksi ini,Jaga Marwah diterima oleh Humas KPK, Prayoga yang langsung berkomunikasi dengan Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba.
Humas KPK,Prayoga dalam keteranganya mengatakan kalau KPK akan mencatat seluruh aspirasi dan tuntutan Jaga Marwah,dan akan menindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Kami sangat mengapresiasi aspirasi masyarakat ini,dan segala tuntutan akan kami sampaikan kepada Pimpinan KPK untuk ditindak lanjuti.”Kata Prayogi.
Prayogi menambahkan,kalau terkait aspirasi dan tuntutan Jaga Marwah ini di Dumas KPK akan kami sampaikan ke pimpinan.”Jelasnya.
Usai melakukan aksi dan sudah diterima Humas KPK, massa Jaga Marwah beranjak meninggalkan Kantor KPK dan membubarkan diri.
(Erianto Perangin-Angin)
