Serang, 24 September 2025 – Secara keseluruhan kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 31 Agustus 2025 menunjukkan realisasi yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan maupun belanja negara. Informasi tersebut disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten, yakni Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Lisbon Sirait, Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo, dan Kepala Kanwil DJKN Banten Djanurindro Wibowo.
Lisbon menjelaskan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 31 Agustus 2025 tumbuh 12,45% dengan realisasi 97,38%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 59,7% dari target. Pertumbuhan ini ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhanan, paspor, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan rumah sakit. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 60,81%, lebih tinggi dari nasional sebesar 54,1%. Kontribusi terbesar berasal dari transfer ke daerah (TKD) senilai Rp12,79 triliun atau 66,27%. Sementara itu, belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp4,68 triliun atau 49,64%.
Belanja pegawai dan bantuan sosial mengalami pertumbuhan positif. Realisasi belanja pegawai sebesar 69,44% dipengaruhi penambahan PPK dan ASN/TNI/Polri. Belanja bansos mencapai 54,35% terutama untuk Bantuan PIP/KIP Kuliah melalui Kementerian Agama. Sebaliknya, belanja barang dan modal masih rendah, masing-masing 37,44% dan 25,38%, akibat efisiensi anggaran serta berakhirnya kegiatan Pemilu 2024.
Kinerja penyaluran TKD hingga Agustus tumbuh 1,49% dengan realisasi Rp12,80 triliun atau 66,27%, melampaui rata-rata nasional 62,1%. Sebagian jenis TKD mengalami kontraksi kecuali Dana Bagi Hasil yang justru tumbuh signifikan 108,06%. Hingga Agustus, terdapat pula 46 hibah senilai Rp373,83 miliar yang mendukung program Kementerian Pertahanan, Kejaksaan, dan Polri.
Dari sisi APBD Banten, hingga 31 Agustus 2025, pendapatan daerah mengalami kontraksi 2,68% sementara belanja daerah tumbuh tipis 0,48%. TKD yang telah disalurkan ke Banten tercatat Rp12,80 triliun atau 48,79% dari total pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh melaporkan penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp42,64 triliun atau 52,33% dari target Rp81,48 triliun. Rinciannya, PPh Non Migas 51,22%, PPN dan PPnBM 48,66%, PBB dan BPHTB 42,62%, serta Pajak Lainnya 550,6%. Kontribusi terbesar berasal dari PPN impor 28,15%, PPN dalam negeri 26,54%, dan PPh badan 12,27%. Realisasi tertinggi dicapai oleh KPP Pratama Tigaraksa sebesar 61,88%.
Dari sektor kepabeanan dan cukai, Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo menyampaikan bahwa penerimaan hingga 31 Agustus 2025 sebesar Rp9,15 triliun atau 63,95% dari target Rp14,30 triliun. Bea masuk tercatat Rp7,02 triliun, dipengaruhi penurunan impor raw sugar, LPG, batubara, jagung, gandum, dan tidak adanya impor beras. Penerimaan cukai Rp2,07 triliun dipengaruhi peningkatan target, pola pemesanan pita cukai akhir 2024, serta penurunan produksi akibat relokasi pabrik MMEA ke luar Banten. Bea keluar tercatat Rp53,39 miliar, dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan turunannya. Neraca perdagangan Agustus 2025 mencatat ekspor USD 1,09 miliar dan impor USD 2,93 miliar, dengan kenaikan ekspor perhiasan, alat ukur, dan pesawat, sementara impor turun pada komoditas logam mulia, hasil minyak, dan peralatan komunikasi.
Kepala Kanwil DJKN Banten Djanurindro Wibowo melaporkan bahwa pengelolaan aset negara di Banten menunjukkan kinerja positif. Hingga Agustus 2025, penerimaan negara bukan pajak dari aset, lelang, dan piutang mencapai Rp81,25 miliar atau 95,45% dari target, tumbuh 96,16% dibanding tahun sebelumnya. Dari lelang saja, realisasi Rp46,38 miliar atau 189,34% dari target Rp24,5 miliar. Pokok lelang mencapai Rp1,49 triliun atau 73,17% dari target tahunan dengan kontribusi terbesar berasal dari lelang eksekusi menggunakan e-Auction.
PNBP dari piutang negara hingga Agustus 2025 sebesar Rp137,08 juta, dengan kontribusi utama dari piutang pemerintah daerah Rp92,11 juta. Sementara PNBP dari barang milik negara (BMN) sebesar Rp34,73 miliar atau 181,25% dari target. Komposisinya berasal dari pemindahtanganan BMN (54%), rampasan (27%), dan pemanfaatan BMN (19%). Nilai BMN Provinsi Banten mencapai Rp90,14 triliun atau 1,3% dari total nasional, dengan porsi terbesar berasal dari tanah Rp62,44 triliun. (Trg)
