JAKARTA, suaraaspirasi.id – Jaringan Muda Indonesia (JMI) secara terbuka menyoroti dugaan pelanggaran yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (17/4/2026) di Jakarta, organisasi ini mendesak agar seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut.
Kasus yang dilaporkan JMI melibatkan dua pihak berinisial SS dan DH. Laporan tersebut kini telah masuk ke sejumlah lembaga penegak hukum dan pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JMI memastikan bahwa laporan mereka tidak berhenti di meja administrasi, melainkan telah diregistrasi dan tengah diproses pada tahap awal.
“JMI sudah menerima tembusan surat dari KPK bahwa laporan kami telah diregistrasi dan masuk tahap telaah,” tegas Fatur, Ketua Bidang Hukum Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia dalam pernyataannya kepada media.
Selain KPK, JMI juga mengirimkan laporan resmi kepada Inspektorat Badan Gizi Nasional serta Kepolisian Republik Indonesia. Seluruh aduan tersebut telah diterima dan tercatat, menandakan bahwa proses penanganan kini berada di tangan otoritas yang berwenang.
JMI menilai, keterbukaan dalam penanganan perkara ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebagai lembaga yang beririsan langsung dengan program strategis nasional di bidang gizi, BGN dituntut menjaga integritas dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional dan sesuai prosedur hukum.
Lebih jauh, JMI menegaskan tidak akan melepas pengawasan terhadap kasus ini. Organisasi tersebut memastikan akan terus memantau perkembangan hingga ada kejelasan sikap dan langkah konkret dari aparat penegak hukum.
Dengan laporan yang telah tersebar ke berbagai institusi, JMI berharap proses hukum berjalan tanpa intervensi, menjunjung asas keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (Red)
