Puluhan Banner Kritik Terpasang di Mabes Polri, PP-PMI Desak Propam Periksa Samsat Kelapa Dua Tangerang
JAKARTA, suaraaspirasi.id – Sejumlah banner bernada kritik terlihat terpasang di sekitar area Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Aksi tersebut menjadi perhatian publik karena memuat desakan agar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) melakukan pemeriksaan terhadap pelayanan di Samsat Kelapa Dua, Tangerang.
Banner-banner itu dipasang oleh Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) sebagai bentuk penyampaian kritik terhadap kualitas layanan administrasi kendaraan bermotor. Mereka menilai pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan demi memastikan layanan publik berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam pernyataannya, PP-PMI menyoroti sejumlah aspek pelayanan yang dianggap perlu mendapat perhatian, seperti proses cek fisik kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN 1 dan BBN 2), hingga prosedur mutasi kendaraan antar daerah yang dinilai rawan penyimpangan apabila tidak diawasi secara optimal.
“Ini adalah bentuk kritik sosial agar Paminal dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih jelas dan terukur. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan di Samsat benar-benar bebas dari pungli dan tidak ada diskriminasi, baik terhadap wajib pajak pribadi maupun masyarakat yang menggunakan jasa biro,” demikian disampaikan dalam keterangan PP-PMI, Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, Ketua Umum PP-PMI, Ali Rumoma, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak berhenti pada pemasangan banner saja. Ia menyebut akan ada langkah lanjutan berupa aksi turun ke jalan.
“Aksi lanjutan akan kami lakukan pada hari Selasa, 28 April 2026, sebagai bentuk komitmen kami dalam mengawal pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, sorotan terhadap layanan Samsat Kelapa Dua, Tangerang (Samsat Kelapa Dua Tangerang) ini menambah daftar perhatian publik terkait kualitas pelayanan administrasi kendaraan di berbagai daerah. PP-PMI berharap Propam Mabes Polri dapat segera menindaklanjuti aspirasi tersebut demi menjaga integritas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. (Red)
