JAKARTA, suaraaspirasi.id – Jaringan Muda Indonesia (JMI) kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal dugaan praktik korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Kali ini, JMI mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) dan menyerahkan langsung dokumen kajian bertajuk “Buku Gurita Korupsi SS dan DH di BGN” kepada Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Dokumen tersebut merupakan hasil kajian internal JMI yang disusun secara mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak berinisial SS dan DH di tubuh Badan Gizi Nasional. Dalam kajian itu, JMI memaparkan konstruksi dugaan penyimpangan yang disebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
Kedatangan JMI ke KSP disebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendorong perhatian serius pemerintah pusat terhadap persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan publik dan tata kelola anggaran negara.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi JMI, Fatur, menegaskan bahwa pihaknya siap membuka ruang dialog secara langsung dengan KSP guna menjelaskan secara rinci substansi kajian yang telah mereka susun.
“JMI memberikan Buku Gurita Korupsi SS dan DH di BGN. Buku ini merupakan hasil kajian kami. Kami siap berdialog dengan KSP untuk menjelaskan bagaimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh SS dan DH hingga menimbulkan kerugian bagi negara,” ujar Fatur, Kamis (07/05/2026).
Fatur menilai, dugaan praktik korupsi di sektor strategis seperti Badan Gizi Nasional tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, penyimpangan dalam pengelolaan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik.
Selain itu, JMI juga berharap KSP dapat mengambil peran koordinatif dalam memastikan adanya pengawasan dan tindak lanjut yang objektif terhadap berbagai temuan yang telah disampaikan. Mereka menekankan pentingnya langkah cepat dan transparan agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
Langkah JMI mendatangi KSP sekaligus memperlihatkan meningkatnya peran kelompok pemuda dalam fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. JMI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kepastian hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Red)
