Serang, 
Suaraaspirasi.id 29 September 2026 – Secara keseluruhan kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 31 Agustus 2026 berkinerja sangat baik, seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten yakni Purwadhi Adhiputranto Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJP Banten, Ambang Priyonggo, Kepala Kanwil DJBC Banten, dan Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil DJKN Banten.
Kinerja PNBP dan Belanja Negara Menurut Purwadhi, Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Agustus 2026, tumbuh 1,68% dengan realisasi mencapai 83,46% yang terdiri dari realisasi PNBP Lainnya sebesar 102,28% dan realisasi PNBP BLU sebesar 64,37%. Kinerja PNBP ini ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 31 Agustus 2026 belanja negara secara total mengalami perlambatan sebesar 1,37% dengan realisasi sebesar 69,29%. Realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp11,56 triliun atau 76,12% yang dipengaruhi oleh penyaluran DAU, DAK Non Fisik, DBH, Dana Desa dan DAK Fisik.
Sementara itu, realisasi belanja K/L sebesar Rp6,16 triliun atau 59,28% yang dipengaruhi oleh pembangunan Sekolah Rakyat, Asrama Haji, infrastruktur, pembayaran gaji ASN/TNI/Polri dan PPPK. Purwadhi menegaskan pada Belanja K/L, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sampai dengan 31 Agustus 2026, mengalami pertumbuhan positif dan untuk Belanja Bansos belum ada alokasi.
Realisasi Belanja Pegawai mencapai 65,84% dengan pertumbuhan sebesar 25,52% yang dipengaruhi oleh Penambahan PPPK dan ASN/TNI/Polri pada beberapa Kementerian/Lembaga. Sementara realisasi Belanja Barang sebesar 48,36% dengan pertumbuhan 21,99% yang mengalami akselerasi signifikan khususnya dibidang pertahanan dan keamanan.
Untuk realisasi Belanja Modal mencapai 63,37% dengan pertumbuhan 124,48%, yang mengalami akselerasi signifikan di awal 2026 dengan pemanfaatannya untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Sekolah Rakyat, jalan nasional dan sarana prasarana lainnya yang pelaksanaannya didominasi oleh Kementerian PU.
Sedangkan Belanja Bansos tidak ada realisasi karena belum ada alokasi untuk Belanja Bantuan Sosial Kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Agustus 2026 mengalami perlambatan sebesar 9,63% dan telah disalurkan sebesar Rp11,56 triliun atau sebesar 76,12%. Jenis TKD DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, DAK Fisik, dan Dana Desa mengalami perlambatan / kontraksi yang dipengaruhi oleh realisasi periode ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Purwadhi juga menjelaskan sampai dengan 31 Agustus 2026, realisasi Pendapatan Daerah di Provinsi Banten tercatat sebesar Rp25,52 triliun, tumbuh 2,98% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp13,89 triliun atau tumbuh 16,17% (yoy). Pendapatan Pajak Daerah tetap menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp11,73 triliun dan tumbuh 16,98 persen (yoy).
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp20,08 triliun atau terkontraksi 1,63% (yoy) dengan Belanja Operasi tetap mendominasi dengan realisasi Rp17,38 triliun dan tumbuh 4,52% (yoy). Sementara Belanja Modal baru terealisasi sebesar Rp1,35 triliun atau terkontraksi 34,79% (yoy), yang menunjukkan bahwa akselerasi belanja investasi daerah masih perlu didorong.
Kinerja Penerimaan Pajak Aim Nursalim Saleh Kepala Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 31 Agustus 2026, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 1,16% dan telah mencapai sebesar Rp48,24 triliun atau 59,50% dari target APBN 2026 sebesar Rp81,08 triliun.
Aim menjelaskan realisasi penerimaan pajak ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri dengan kontribusi sebesar 31,69% dan PPN Impor sebesar 27,34%. Hal lainnya penerimaan pajak berdasarkan sektoral, seluruh sektor usaha mengalami pertumbuhan positif. Aim juga menyampaikan penerimaan neto dengan pertumbuhan terbaik periode sampai dengan 31 Agustus 2026 diraih oleh KPP Pratama Cilegon sebesar 37,88% dan capaian tertinggi diraih oleh KPP Pratama Pondok Aren sebesar 62,53%. Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ambang Priyonggo, Kepala Kanwil DJBC Banten hingga 31 Agustus 2026.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp10,10 triliun, memenuhi 58,42% dari target tahunan APBN 2026 sebesar Rp17,29 triliun. Ambang menjelaskan penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Untuk penerimaan dari Bea Masuk mencapai Rp7,84 triliun yang dipengaruhi oleh peningkatan importasi atas komoditi komputer dan perlengkapan komputer, hasil minyak, besi dan baja, pesawat udara dan bagiannya serta obat dan produk farmasi.
Sedangkan penerimaan cukai telah mencapai Rp2,59 triliun yang didorong peningkatan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Hal lainnya, untuk Bea keluar mencapai Rp22,93 miliar yang dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan olahannya. Ambang juga menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan pada Agustus 2026, Ekspor tercatat USD 1,09 miliar dan impor tercatat USD 4,33 miliar.
Neraca Perdagangan Agustus 2026 tersebut dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor pada barang perhiasan dan barang berharga, pesawat udara dan bagiannya serta besi dan baja. Sementara penurunan nilai importasi dipengaruhi hasil minyak, komputer dan perlengkapan komputer serta peralatan komunikasi. Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 31 Agustus 2026 Kusuma Santi Wahyuningsih, Kepala Kanwil DJKN Banten, menyampaikan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan 31 Agustus 2026.
Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang. Kinerja Kanwil DJKN Banten pada Agustus 2026 mengalami kontraksi dalam pengelolaan kekayaan negara. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara hingga per Agustus 2026 mencapai Rp65,09 miliar atau 69,63% dari target tahunan, terkontraksi sebesar 20,97% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama dengan kontribusi utama berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp33,66 miliar.
Santi menjelaskan, Tren Capaian PNBP Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Banten Selama 5 Tahun terakhir meningkat signifikan, dengan lonjakan tertinggi pada 2023 (Rp86 miliar), naik 109,8% dari target. Kinerja tetap positif di 2026, realisasi pada bulan Agustus 2026 mencapai Rp65,09 miliar atau 69,63% dari target tahun berjalan.
Untuk bidang lelang, hingga Agustus 2026, realisasi PNBP Lelang mencapai Rp31,31 miliar (112% dari target Agustus 2026 sebesar Rp27,99 miliar) tumbuh 10,86% (mtm). Namun capaian pada Agustus 2026 masih positif sebesar 61,54% dari target tahun 2026 sebesar 50,88 miliar dengan kontribusi terbesar dari KPKNL Tangerang I dan KPKNL Tangerang II. Realisasi Pokok Lelang sampai dengan 31 Agustus 2026 sebesar Rp1.007.07 miliar atau 58,29% dari target tahunan. Pejabat Lelang Kelas I mendominasi pelaksanaan lelang dengan kontribusi 76% dari total pokok lelang atau sebesar Rp760,55 miliar.
Lelang Eksekusi menyumbang paling besar, yaitu Rp678,29 miliar atau sebesar 67% dan mayoritas lelang menggunakan e-Auction 76%, dengan nilai Rp760,55 miliar. Santi juga menyampaikan Realisasi PNBP Piutang Negara sampai dengan 31 Agustus 2026 Rp122,46 juta, tumbuh sebesar 21,14% dari realisasi Juli 2026.
Realisasi pada Agustus 2026 yang berasal dari penyerah piutang dari Kementerian/Lembaga, sedangkan untuk Pemerintah Daerah belum ada realisasi hingga 31 Agustus 2026. Realisasi PNBP BMN tercatat sebesar Rp35,66 miliar (144,35% dari target sampai dengan 31 Agustus 2026). Komposisi PNBP dari KPKNL Tangerang I sebesar 14,46 miliar (42,95%) dari KPKNL Serang sebesar 13,31 (39,54%) dan dari KPKNL Tangerang II sebesar 5,89 miliar (17,51%).
BMN Provinsi Banten menyumbang Rp129,32 Triliun atau 1,83% dari total keseluruhan Nilai BMN Nasional. Hal ini semakin memperkuat fondasi Layanan Publik. Nilai BMN terbesar berasal dari Tanah dengan total nilai Rp61,36 triliun, disusul peralatan dan mesin, dan Jalan Irigasi, dan Jaringan. Santi juga menjelaskan Hingga bulan Agustus 2026, total underlying asset di Provinsi Banten mencapai Rp33,13 triliun atau 25,62% dari total nilai BMN di provinsi Banten.
Underlying asset di Provinsi Banten terdiri dari BMN berupa Tanah sebesar Rp32,05 T (96,77%) dan BMN berupa Bangunan sebesar Rp1,07 T (3,23%). BMN Underlying Asset dari nilainya didominasi oleh BMN pada Kementerian Perhubungan (Rp11,76 T). Sedangkan dari jumlah BMN Underlying Asset juga didominasi oleh BMN pada Kementerian Agama (26 NUP).
Sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan layanan pemerintah daerah melalui hibah dan proyek startegis nasional (PSN) Konstribusi BMN pada PSN diwilayah Banten tahun 2026 terealisasi sebesar 68,48 miliar. terdiri tiga sektor utama antara lain Air Baku sebesar Rp46,17 miliar, Bendungan Karian sebesar Rp8,03 miliar dan Jalan Tol Serang -Panimbang sebesar Rp14,26 miliar.(Adt)
